Bupati Pernah Minta Lakukan Pemeriksaan Keabsahan Tawaran PT Prisma

Meskipun dirasa mengada-ada, namun Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Bojonegoro, Adie Witjaksono menyatakan bahwa tawaran PT Prisma boleh diterima oleh warga Bojonegoro. "Asalkan siap dan bisa memenuhi persyaratannya, boleh diterima," kata Adie (Rabu, 24/02/2016).

Pernyataan Adie tersebut justru bertolak belakang dengan yang dikatakan oleh Kabid Tenaga Kerja Disnakertransos Bojonegoro, Joko Santoso, yang mengungkapkan bahwa PT Prisma belum memenuhi persyaratan prosedural dari Kementerian Tenaga Kerja dan pihak otoritas wilayah di Maluku.

Sementara itu, persyaratan setoran uang sebesar Rp 65juta bagi warga Bojonegoro yang ingin diterima bekerja di Maluku itu, mendapat bantahan dari Adie Witjaksono. Menurutnya, uang tersebut bukanlah persyaratan untuk diterima kerja, melainkan berupa uang kerjasama dalam budi daya rumput laut. "Nanti akan bekerja sama dengan Bank Jatim selaku peminjam dana," kata Adie.

Dia juga menyampaikan bahwa peminjaman kepada Bank Jatim tersebut secara perorangan, dan sistem pembayarannya juga perorangan dari hasil kerja sama pendaftar dengan PT Prisma. Sehari sebelumnya, ratusan warga Bojonegoro yang telah mendaftar melalui Disnakertransos  Bojonegoro, merasa dikecewakan dengan persyaratan kerja yang disampaikan oleh PT Prisma.

Dalam pertemuan tersebut sejumlah calon tenaga kerja menyatakan bahwa pihak PT Prisma mewajibkan siapa saja yang ingin diterima bekerja, harus menyetorkan uang senilai Rp 65juta per orang sebagai syaratnya. Pertama kali PT Prisma melakukan tahapan rekruitmen adalah pada akhir Januari 2016 lalu, yakni dalam Dialog Jumat di Pendopo Malowopati.

Kala itu, Bupati Bojonegoro, Suyoto, sempat meminta agar dilakukan pengecheckan terkait rekruitmen yang dilakukan PT Prisma. Seminggu setelahnya, pihak Disnakertransos Bojonegoro memfasilitasi PT Prisma dengan menggunakan alamat kantor Disnakertransos sebagai tempat pendaftarannya.

Read More

Sekda Bojonegoro Ingatkan Pemenang Tender Migas

Pembongkaran fasilitas proyek Lapangan Banyuurip Blok Cepu, di Kecamatan Gayam, Bojonegoro, tepatnya di area Fasilitas Produksi Awal (Early Production Facility/EPF) atau Gas Oil Separation Plan (GOSP), diharapkan oleh Tim Optimalisasi Kandungan Lokal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro agar tidak mengalami kendala, termasuk kericuhan oleh  pekerja.

Soehadi Moeljono,  Ketua Tim Optimalisasi Kandungan Lokal Pemkab Bojonegoro, menyampaikan bahwa Tragedi 1 Agustus di tahun 2015 lalu jangan sampai terulang kembali.

“Kami berharap agar pemenang tender proyek prmbongkaran GOSP selalu melakukan komunikasi dan koordinasi terhadap Muspika Gayam dan kontraktor lokal," kata Suhadi Moeljono, (Rabu, 24/02/2016).

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Gayam, PT Sarana Indo Persada (SIP), dan Manajemen ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), di ruang pertemuan Kecamatan Gayam, Selasa (23/2/2016), dingatkan agar selalu saling menjaga, mengisi dan agar tidak saling tuding, hal itu dimaksudkan agar kegiatan dapat berjalan lancar. “Harus ada kebersamaan antara SIP dengan sesama kontraktor lokal,” tambahnya.

Dia juga menambahkan bahwa  pemenang tender proyek, Teguh Wibisono, selaku Project Coordinator PT SIP telah menyatakan kesanggupannya untuk membina kerjasama, yakni antara SIP, Exterran Indonesia dan kontraktor lokal setempat.

Read More

Siaga Flu Burung, Anggaran Untuk Vaksin Menurun

Pekan lalu 18 ekor ayam milik warga Desa Wedi Kecamatan Kapas Bojonegoro mendadak mati, sebelumnya hal yang sama juga menimpa empat ekor ayam milik pedaging dari Desa Trucuk Kecamatan Trucuk. Meski demikian, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Bojonegoro mengatakan jika kejadian tersebut bukanlah serangan flu burung.

Kepala Disnakkan, Ardiono mengatakan meskipun belum ditemukan kasus flu burung di awal tahun 2016 ini pihaknya tetap mengalokasikan anggaran pengadaan vaksin flu burung. Yakni sebanyak 150 ribu dosis yang diambilkan dari APBD tahun 2016

"Pengadaan vaksin flu burung menurun dibanding tahun lalu," katanya (Rabu 24/02/2016)

Tahun lalu, jumlah pengadaan vaksin flu burung mencapai 200 ribu dosis yang masih ditambah dengan pengadaan sebanyak 65.000 dosis dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur.

"Kalau untuk tahun ini, kami belum mengetahui berapa jumlah bantuan vaksin flu burung dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jatim," tandas Ardiono.

Read More

LSM: Seharusnya Kejari Tuntaskan Korupsi Bimtek 2013

Merespon adanya desakan mengenai penuntasan kasus korupsi, sejumlah pihak mulai melakukan langkah guna mendukung penuntasan kasus korupsi di Bojonegoro. Termasuk kasus-kasus lama yang dinilai belum tuntas, salah satunya sperti yang dilakukan oleh Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Pengawal Uang Rakyat (Gempur), di Bojonegoro. "Langkah kami adalah mengirimkan surat resmi ke penegak hukum," jelas Sunaryo Abu Ma'in ketua LSM Gempur di Bojonegoro (Rabu, 24/02/2016).

Terakhir, pria yang biasa dipanggil dengan sebutan Mbah Naryo ini, mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, terkait dengan dana Bimbingan Teknis yang bermasalah pada Tahun 2013 lalu. Menurutnya, ada sejumlah nama yang selama ini hanya bertstatus saksi dapat ditingkatkan menjadi tersangka, baik itu dari unsur anggota DPRD maupun pimpinan. "Karena dalam UU Tipikor No 30 th 1999 jo UU No 20 th 2001 pasal 2 dan pasal 3 menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perokonomian negara tidak menghapuskan unsur pidana bagi pelakunya," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan. pihaknya meminta gara Kejari Bojonegoro turut mensosialisasikan hal tersebt dan mengusut tuntas dugaan korupsi Bimtek 2012/2013 yang nilai kerugiannya kurang lebih Rp 6 Milyar. Sementara itu, Sekwan DPRD Bojonegoro, Ali Mahmudi, memilih untuk tak memberikan komentarnya. "Waktu itu saya belum menjabat, dan saya beleum mengetahui data serta faktanya. Nanti saja,"jelas Ali Mahmudi.

Senada dengan Ali Mahmudi, Mitroatin selaku Ketua DPRD Bojonegoro periode ini, memilih untuk tak memberikan komentarnya. Korupsi Dana Bimtek yang mencuat dua tahun lalu tersebut, disebutkan hanya menetapkan sebagian kecil yang diduga terlibat sebagai tersangkanya, sementara pengguna anggaran tersebut mencapai belasan orang yang kala itu dududk sebagai wakil rakyat.

Read More

Eks Gafatar Asal Kasiman Curhat Perasaannya

Inilah  cerita mantan anggota Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) organisasi yang dilarang oleh pemerintah ini, disampaikan oleh salah satu mantan Anggota Gafatar, Suyitno, asal Desa Besah, Kecamatan Kasiman, setelah dirinya dipulangkan oleh Pemerintah dari Kalimantan Timur, ia mengaku sangat kecewa karena harus pulang. Kekecewaan itu berkaitan dengan jerih payahnya selama bercocok tanam, karena saat ini padinya di Kaltim sedang memasuki masa panen.

Suyitno merasa sangat merugi, karena tanaman padi yang dikelolanya harus ditinggalkan begitu saja. menurutnya organisasi Gafatar yang dia ikuti adalah organisasi sosial, itulah yang mendorong Suyitno beserta keluarganya akhirnya memutuskan bergabung.

"Tidak ada masalah semuanya baik, kami lebih kepada kegiatan sosial, dan kami semua disana rukun Guyub sesama warga," kata Suyitno, (Rabu, 24/02/2016).

Dia juga menyampaikan bahwa dirinya pergi Ke Kalimantan mengikuti kelompok ini karena dikenalkan Gafatar oleh temannya. "Kami bisa bekerja bercocok tanam disana, dan kami juga senang bisa gabung kelompok Gafatar," tambahnya.

Tampak wajah kecewa dari Suyitno dan tidak ada perasaan menyesal ikut Gafatar begitu juga istrinya Endrik Listyowati, mereka kecewa dengan sikap masyarakat disana yang mengusir dirinya. "Saya sudah bisa hidup disana dengan orang orang lain, anak anak juga sudah nyaman, tapi tiba tiba harus dipulangkan," kata Endrik Listiowati kecewa.

Suyitno, bersama Istrinya dan juga kedua anaknya berangkat ke Kalimantan dan bergabung dalam Gafatar sejak 2 tahun lalu. Meski mereka mengaku kecewa karena dipulangkan, namun demi mengikuti keputusan pemerintah, akhirnya mereka harus memulai hidup baru bersama masyarakat di desa asalnya.

Read More

Bupati Bojonegoro Suyoto Masuk Dalam Bursa Cagub DKI Jakarta

Nama Suyoto, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bojonegoro disebut masuk dalam bursa nama Calon Gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan di beberapa media Nasional usai bertemu pengurus PP Muhammadiyah di gedung PP Muhammadiyah, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (16/2/2016).

Zulkifli juga menjelaskan bahwa dirinya juga masih mencari orang-orang terpilih untuk diusung pada Pilkada DKI 2017 yang akan datang, dan Selain nama-nama yang sudah disebutkan sebelumnya, kini PAN memperkenalkan Bupati Bojonegoro Suyoto sebagai salah satu bakal calon gubernur DKI 2017.

Dalam launching Ada nama Suyoto, Bupati Bojonegoro selain itu juga Bima Arya, Desy Ratnasari, Eko Patrio, ada Yusril, Ahok, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil. "Kami memperkenalkan pak Suyoto sebagai balon Pilkada DKI, karena prestasi yang dia muliki saat 2 kali menjabat Bupati, telah berhasil membangun Bojonegoro menjadi lebih baik hingga di kenal di Negara lain," Kata Zulkifli Hasan.

Selain itu disebutkan juga, bahwa Suyoto ini mampu mengurangi kemiskinan, pembangunan meningkat, pertumbuhan ekonomi dan menjadi Salah satu bupati terbaik se-Indonesia. Dalam penjaringannya nanti PAN akan melakukan survei pada bulan april dan Mei dan hasil survei akan menjadi acuan PAN dalam memilih Calon Gubernur yang akan diusung nantinya.

Menanggapi namanya di sebut dalam bursa Calon Gubernur dari PAN, Bupati Suyoto menanggapi bahwa hal itu merupakansebuah kehormatan sebagai Politisi dan diberikan peluang untuk bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat, namun realistis dan fokus terhadap masalah rakyat yang terus berusaha menjadi bagian dari solusi.

"Nama saya disebut saja sudah merupakan kehormatan, Dan trimakasih, Sebagai politisi saya tidak pernah menutup kemungkinan untuk menjadi apa yg berpeluang memberi manfaat untuk bangsa," Kata Kang Yoto.

Read More

Pupuk Bersubsidi Belum Tersedia di Kios Resmi, Petani Resah

Petani di Kecamatan Dander mulai merasa khawatir akan ketersediaan pupuk bersubsidi untuk tanaman padinya, setidaknya itu dirasakan oleh petani di Desa Ngumpakdalem, kecamatan setempat. “Kami sudah mencari di kelompok tani, tapi hingga saat ini belum ada,” jelas Kuncoro (8/1), petani asal Desa Ngumpakdalem.

Menurutnya, pihak Kelompok Tani (Poktan) setempat mengatakan bahwa pupuk bersubsidi belum didatangkan dari kios setempat. Pihak Poktan, sempat mengatakan pada awal tahun ini, bahwa stok pupuk bersubsidi jenis phonska dan urea dipastikan datang pada 4 Januari lalu, namun setelah ditunggu dan kembali mendatangi, pihak Poktan kembali menjanjikan.

“Padi saya hanya dapat bertahan seminggu lagi,” tambahnya. Menurut Kuncoro dan petani lainnya, rata-rata di Desa Ngumpakdalem, penanaman dilakukan serentak dan saat ini seharusnya telah mulai melakukan pemupukan.

Meskipun belum mengancam pertumbuhan tanaman padi, namun kekhawatiran petani tetap muncul, menyusul belum diperolehnya kabar mengenai kepastian tersedianya stok pupuk bersubsidi di Bojonegoro.

Sementara itu, berkaitan dengan lahan pertanian di Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Jupari, Kepala Dinas Pertanian mengatakan bahwa luasan lahan pertanian pada musim tanam kali ini mencapai 77ribu hektar lebih.

Read More